BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung, Muhammad Ammar Fauzan, mendesak pimpinan DPRD bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lampung meneruskan sepuluh tuntutan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung Aliansi Lampung Melawan kepada pemerintah pusat.
Desakan Ammar itu saat aksi massa di depan Gedung DPRD Lampung, Senin (1/9/2025).
Ammar menegaskan, terkait isu lokal dalam aksi ini bukan sekadar tuntutan mahasiswa, melainkan suara masyarakat Lampung harus menindaklanjutinya.
Salah satu poin penting, yakni pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) sesuai intruksi DPR RI.
“Kami tidak bermaksud mengusik investasi, namun perusahaan harus taat pada ketentuan berlaku di Provinsi Lampung,” ujar Ammar di hadapan massa aksi.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal berkomitmen menyampaikan langsung sepuluh tuntutan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu ia sampaikan ketika duduk lesehan bersama ribuan mahasiswa dan masyarakat di halaman Gedung DPRD Lampung.
“Saya akan membawa aspirasi ini langsung kepada Presiden,” tegas Gubernur Mirza bersama Kapolda Lampung dan Pangdam II/Sriwijaya Radin Inten II.
Dalam orasi bersama, Gubernur Mirza membacakan sepuluh tuntutan aliansi. Sepuluh tuntuan itu ialah:
1. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
2. Pemotongan tunjangan dan gaji anggota DPR.
3. Peningkatan kualitas gaji guru dan dosen.
4. Mendesak Presiden Prabowo memecat menteri bermasalah.
5. Restrukturisasi partai politik yang kadernya terlibat di eksekutif maupun legislatif.
6. Reformasi Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta evaluasi total kinerja Polda Lampung.
7. Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
8. Menolak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.
9. Menghentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat.
10. Melaksanakan reformasi agraria dan pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha di Lampung.
Aksi berakhir dengan komitmen mahasiswa dan pemerintah daerah menjaga kondusivitas, sembari menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat atas tuntutan masyarakat Lampung. (kmf)
